standar pelayanan minimal bidang kesehatan. No Puskesmas Linakes 2016 2017 2018 . standar pelayanan minimal bidang kesehatan

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Standar Pelayanan Minimal Bidang. SPM itu dibentuk berdasarkan Undang-undang no 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan diimplementasikan melalui Permenkes no 43 tahun 2016. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, urusan. Standar pelayanan bidang kesehatan selanjutnya disingkat SPM adalah standar minimal yang harus dicapai pemerintah daerah dalam pelayanan bidang kesehatan yang ditetaokan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 1. 2. 25 4 1. Bidang. KAJIAN PUSTAKA 2. Permenkes Nomor 4 Tahun 2019 bidang Kesehatan, PermenPUPR Nomor 29 Tahun. Permenkes 741/2008 mengatur Standar pelayanan Minimal Bidang kesehatan di Kabupaten Kota dgn 4 indikator utama: pelayanan kesehatan dasar, pelayanan kesehatan rujukan, surveilance KLB, dan Promosi kesehatan lengkap. 4. Pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi 2. HALAMAN TIDAK DITEMUKAN. Beranda. Kepada Yth; Puskesmas Se-Indonesia; Permenkes Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan, Puskesmas atau unit kesehatan yang. 1. dapur. operasional dan/ atau penunjang (hi bidang kesehatan; Pelaksanaan tugas lain yang t:åiberikan Bupati sesuai tugas dan fungsinya. Setiap ibu hamil mendapatkan pelayanan. Standar Pelayanan Minimal bidang Kesehatan yang selanjutnya disebut sebagai SPM Kesehatan merupakan ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang menjadi Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap warga secara maksimal. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, urusan kesehatan merupakan urusan pemerintahan yang yang dibagi antara. Feb 12, 2019 · farmasetika. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan. MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 1 Januari 2019. DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA . Pasal 2 (1) Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota menyelenggarakan pelayanan dasar kesehatan. Peraturan. Standar Teknis SPM Kesehatan adalah ketentuan standar kuantitas dan kualitas barang dan/atau jasa, personal/sumber daya manusia kesehatan dan petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar dari masing-masing jenis dan mutu pelayanan dasar SPM Bidang Kesehatan. Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan Pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelayanan Teknis Dinas Kesehatan. go. 43, BN. Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan Di Kabupaten Sumedang. 404. ID – Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan. 100/756/OTDA tanggal 8 Juli 2002 tentang Konsep Dasar Pelaksanaan Urusan Wajib dan Standar Pelayanan Minimal, maka dalam rangka memberikan panduan untuk melaksanakan pelayanan dasar di bidang. masing menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sesuai dengan jenis SPM menteri terkait, berupa pengaturan mengenai standar teknis. NO INDIKATOR 2017 Nov 2018 TARGET SPM. 04KB) PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 43 TAHUN 2016 TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KESEHATAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. IMPLEMENTASI STANDAR PELAYANAN MINIMAL PADA PELAYANAN PUBLIK BIDANG PELAYANAN KESEHATAN DI RUMAH SAKIT UMUM dr. Download Free PDF View PDF. 6 Teknik Analisis Data 43 3. -NO-60-TAHUN-2019-TENTANG-STANDART-PELAYANAN. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM, adalah spesifikasi teknis tentang tolok ukur layanan minimal. Download Free PDF View PDF. KEMENTERIAN KESEHATAN. PMK No 4 Th 2019 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan. 23 Tahun 1992; UU No. PDF. SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan. tentang Pusat. 1. SPM PKM SUKARAJA 2019. pelayanan kesehatan bagi perempuan dan anak korban kekerasan; c. Peningkatan pelayanan kesehatan menjadi salah satu program prioritas pemerintah. akan sangat mempengaruhi kemampuan mereka menyusun Standar Pelayanan Minimal (SPM) sesuai bidang-bidang kewenangan pemerintahan yang diselenggarakan. Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 16, BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2017 NOMOR 72007 . Mampu memahami dan menyusun Standar Pelayanan Minimal. 14. melakukan pelayanan kesehatan yang sebaik-baiknya kepada masyarakat sebagai penerima layanan. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia. Selanjutnya Peraturan Menteri Dalam Negeri atau Permendagri Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Penerapan SPM (Standar Pelayanan Minimal), menyatakan bahwa Warga Negara yang berhak menerima Pelayanan Dasar yang tidak mampu dikarenakan: a) miskin atau t i dak mampu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; b). 4 Tahun 2019 tentang. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan; 7. Pencapaian Indikator Standar Pelayanan Minimal Kesehatan Ibu dan Anak di Kabupaten Padang Pariaman yaitu cakupan pelayanan kesehatan ibu hamil (K4) 91,79%, cakupan pelayanan kesehatan ibu bersalin yaitu persalinan di tolong oleh tenaga kesehatan 91,25% danbahwa untuk menjamin tercapainya sasaran dan prioritas pembangunan nasional bidang kesehatan, diperlukan pedoman Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat; c. 1701. 2. UPTD PUSKESMAS LOA DURI. Undang Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang. Peraturan JDIH Sumedang - Standar Pelayanan Minimal pada Unit. CAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) BIDANG KESEHATAN KASUS HIPERTENSI DAN DIABETES MELLITUS DI KOTA BANDUNG TAHUN 2020 Yulia Astri Nurul Aliyah Dinas Kesehatan Kota Bandung, Jl. (2) Penyelenggaraan Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan dapat dikerjasamakan dengan Lembaga Mitra Perangkat Daerah lain berkaitan dengan pencapaian Indikator Standar. 4. PEDOMAN PENENTUAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN DAN PEKERJAAN UMUM. farmasetika. T. 1 Latar Belakang Undang-Undang Dasar (UUD) Tahun 1945 Pasal 28 H dan konstitusi WHO 1948 menyatakan bahwa, kesehatan. H. 32 Tahun 2004; UU No. STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KESEHATAN. Dengan begitu di setiap RS di Indonesia memiliki standar minimal yang harus di terapkan agar bisa menjadi badan layanan umum yang siap memberikan pelayanan terbaik terhadap. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1473), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, setelah Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar. 1 KEBIJAKAN STANDAR PELAYANAN MINIMUM. DESCRIPTION. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014tentang Pemerintahan Daerah , urusan kesehatan merupakan urusan pemerintahan yang yang dibagi antara. 1. Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68); 12. Mohon Maaf Halaman Yang Anda Cari Tidak Ditemukan. - Dasar Hukum dari. Peraturan Menteri KesehatanNomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1676); 10. Keputusan MKesehatan Nomor enteri 317/Menkes/SK/V/2009 tentang Petunjuk Teknis Perencanaan Pembiayaan SPM Bidang Kesehatan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Penyusunan Standar Pelayanan Minimal. Standar Praktek Gizi adalah standar minimal yang harus dilakukan oleh Nutrisionis dalam memberikan pelayanan gizi agar pelayanannya. 2. No Puskesmas Linakes 2016 2017 2018 . Kepegawaian, Aparatur Negara-Kesehatan-Perizinan, Pelayanan Publik-Standar/Pedoman. minimum luas bangunan serta kesehatan penghuninya. Telepon : 021 7942653 Email: ditjenbangda@bangda. 6. Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 04 Tahun 2019 tentang Standar Teknis. 73JENIS LAYANAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KESEHATAN DI KOTA PADANG PANJANG N O JENIS LAYANAN DASAR MUTU LAYANAN DASAR PENERIMA LAYANAN DASAR PERNYATAAN STANDAR 1 Pelayanan kesehatan ibu hamil Sesuai standar pelayanan antenatal. 10 pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) berat 399 70% 279 365 91. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 128/Menkes/SK/II/2004 tentang Kebijakan Dasar Pusat. Mar 7, 2022 · 1. 14. Kata Kunci: Waktu Tunggu Resep, Pelayanan Resep Obat, Instalasi Farmasi. com – Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes/PMK) Nomor 43 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1473) dinyatakan dicabut dan tidak berlaku pada tanggal 31 Januari 2019 seiring diberlakukannya Permenkes No. Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan Sekretaris Jenderal Disampaikan pada Launching Permendagri Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Penerapan Standar. Dokumen ini berisi Permendagri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di daerah. 48 5 1. Integrasi SPM Dalam Perencanaan Palopo Dalam RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah 2018-2013 terdapat. PERATURANPEDIA. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal, perlu menetapkan Peraturan Walikota Padang Panjang tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kota Padang Panjang. Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68); 12. Setiap fasilitas kesehatan diwajibkan untuk memberikan obat sesuai. pdf. Standar Pelayanan Minimal bidang pelayanan kesehatan dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan. Soppeng. 28. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Teknis Surveilans Gizi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 699); 10. Pada penelitian ini menjelaskan Bahwa pada dasarnya Standar Pelayanan Minimal bidang kesehatan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul dapat tercapai dengan baik. - 8 - (2) Tujuan Peraturan Wali Kota ini adalah untuk. Mencabut Peraturan Bupati Sleman Nomor 49 Tahun 2013 tentang Standar Pelayanan Minimal Pusat Kesehatan Masyarakat, Unit Pelaksana Teknis Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat, dan Laboratorium Kesehatan. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan T. 4 Tahun 2019 tentang STANDAR TEKNIS PEMENUHAN MUTU PELAYANAN DASAR PADA STANDAR PELAYANAN MINIMAL. - 3 - (2) Standar Pelayanan Minimal bidang Kesehatan yang selanjutnya disebut SPM Kesehatan merupakan ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. T. Dapatkan akses bebas iklan dan fitur spesial premium lainnya hanya dengan. Oscar Primadi, MPH mengatakan pada Permenkes Nomor 4 tahun 2019 tentang standar teknis pemenuhan mutu pelayanan dasar pada SPM bidang. asrul salam. 22146/ijcn. pdf. title: standar pelayanan minimal-bidang kesehatan (spm- bk) kabupaten/kota di propinsi jawa tengah 1 standar pelayanan minimal-bidang kesehatan (spm- bk)kabupaten/kotadi propinsi jawa tengah 2. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 375/Menkes/SK/V/2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Bidang Kesehatan Tahun 2005-2025; 1. Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. 501/MKP/2010. asrul salam. Peraturan Menteri Kesehatan tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan. Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota. kepala bidang kesehatan masyarakat dinas kesehatan provinsi maluku dr. PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 43 TAHUN 2016 TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KESEHATAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. Peraturan Walikota Kota Palembang No. — 11 — — Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota — MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA BAB X KETENTUAN PENUTUP Pasal 14 (1) Pada saat peraturan ini mulai berlaku semua peraturan yang berkaitan dengan SPM Kesehatan dinyatakan tidak berlaku. perizinan berusaha bidang pelayanan kesehatan danakreditasi fasilitas pelayanan kesehatan, dalam rangka menjaga mutu pelayanan kesehatan. DENGAN RAHMAT TUHAN. rata untuk pelayanan resep obat jadi 20 menit 29 detik dan rata-rata pelayanan resep obat racikan 26 menit 26 detik. STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KESEHATAN DI KOTA SEMARANG DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA SEMARANG, Menimbang : a. bahwa untuk menjamin tercapainya sasaran dan prioritas pembangunan nasional bidang kesehatan, diperlukan pedoman Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat; c. PEMBELAJARAN PENERAPAN SPM DAN TANTANGAN SPM KE DEPAN. tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan Di Kabupaten/Kota. 2019. Dalam menjamin standar pelayanan minimal di bidang kesehatan maka dengan itu diterbitkan Kepmenkes Nomor 129 tahun 2008 tentang pedoman penetapan standar. Tentang : Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan Kota Padang Panjang STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KESEHATAN BAB I PENDAHULUAN A. MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDART PELAYANAN MINIMAL PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DI LINGKUNGAN. Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan : Permenkes No 4/2019 SPM Bidang Kesehatan 7 SPM Kesehatan Provinsi Kinerja Provinsi 1. com – Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes/PMK) Nomor 43 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara. Lihat dokumen lengkap (79 Halaman - 623. Diketahuinya informasi secara mendalam terkait masukan (input) dilihat dari kebijakan, tenaga, dana, dan sarana prasarana dalam pencapaian SPM. Pelayanan kesehatan ibu bersalin; 3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan di Kabupaten Lampung Timur. 5. PERBUP. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 14 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2005-2025; 15. Pasal 2 (1) Peraturan Menteri ini dimaksudkan. Kemenkes telah mengeluarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2016 tentang SPM Bidang Kesehatan yang memuat 12 jenis pelayanan dasar. (2) SPM Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkaitan dengan pelayanan kesehatan yang meliputi jenis pelayanan beserta indikator kinerja dan target Tahun. go. - Dasar Hukum dari Peraturan ini adalah : UU No. STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KESEHATAN DI UPT PUSKESMAS PALENGAAN PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN PAMEKASAN Oleh: Aan Subekti Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya Malang dejavudede00@gmail. Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial Di Daerah Provinsi dan Kabupaten/ Kota; 10. 33 Tahun 2004; UU No. TENTANG. MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. Mengingat : 1. (2) Standar Pelayanan Minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkaitan dengan pelayanan kesehatan yang meliputi jenis pelayanan beserta indikator kinerja. yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”. Feb 26, 2017 · “Kesehatan termasuk di dalamnya”, ujar dr. 3KEBIJAKAN UMUM Strategi pembangunan daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah dalam rangka mencapai tujuan. Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Oktober 2017. Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal, perlu menetapkan Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota, bahwa Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1 $57/ MENKES/SK/X/2003 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota tidak sesuai lagi; bahwa berdasarkan. CAPAIAN UNTUK SETIAP BIDANG. BUKU CAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) BIDANG KESEHATAN . Dasar Hukum 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. BUPATI BANDUNG BARAT, Menimbang : a. Keputusan Menteri Kesehatan blik Indonesia Repu. Selain itu, pemberian obat juga harus dilakukan secara rasional dan sesuai dengan petunjuk penggunaan yang ada. 29 Tahun 2004; PP No. (2023). 2. Kepala Daerah adalah Gubernur bagi Daerah Propinsi,<br /> Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan, maka Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan terdiri dari 12 jenis layanan dasar yaitu: 1. 800/ /TU/SK/ /2019. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016. Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat pembangunan daerah tersebut berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemeritahan Daerah bahwa terdapat 6 (enam) urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar. STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KESEHATAN KABUPATEN SLEMAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KESEHATAN A. Penerapan Standar Pelayanan Minimal. PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2019 TENTANG STANDAR TEKNIS PEMENUHAN MUTU PELAYANAN DASAR PADA STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KESEHATAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, perlu menetapkan. Peraturan Menteri Kesehatan tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan DESCRIPTION. Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan, yang selanjutnya disingkat SPM Bidang Kesehatan merupakan acuan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam penyediaan pelayanan kesehatan yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal. Feb. Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1473), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 2. Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan : Permenkes No 4/2019 SPM Bidang Kesehatan 7 SPM Kesehatan Provinsi Kinerja Provinsi 1. Data Capaian Dalam Persen % Persentase Capaian Untuk Setiap Bidang / Urusan Dalam Persen (%) TW 4 Tahun 2021 Klik tuntuk Melihat Detail Sumber : spm. — 10 — — Petunjuk Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota — BAB II URUSAN WAJIB DAN STANDAR PELAYANAN MININAL A.